Mataram, Garda Asakota.-Pemerintah Kabupaten Bima menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen itu disampaikan Bupati Bima Ady Mahyudi dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi Se-NTB, Kamis (3/09/2026) di Graha Bakti Praja Conference Center, Mataram.
Rakor yang digagas bersama Kementerian Dalam Negeri, KPK, BPKP, dan LKPP ini menjadi ajang sinergi seluruh kepala daerah dan perangkat daerah Se-NTB untuk mencegah potensi korupsi sejak dini.
Acara ini menghadirkan narasumber kunci dari pemerintah pusat seperti Sekjen Kemendagri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, Deputi KPK Ely Kusumastuti, Direktur LKPP Raden Ari Widianto, dan Deputi BPKP Setya Nugraha.
Bupati Ady Mahyudi hadir bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy, Ketua DPRD Diah Citra Pravitasari, S.IP, Sekda Adel Linggi Ardi, SE, dan jajaran OPD penting lainnya.
“Keikutsertaan Pemkab Bima dalam Rakor ini adalah bagian dari komitmen kami. Kami ingin membangun sistem yang mampu mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sejak awal. Sehingga setiap kebijakan, program, dan kegiatan benar-benar sesuai ketentuan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Bupati Ady.
4 Langkah Tindak Lanjut Pemkab Bima
Usai rakor, Pemkab Bima langsung merumuskan langkah konkret yakni perbaiki tata kelola perencanaan dan penganggaran, tingkatkan integritas dalam pengadaan barang dan jasa, perkuat pengendalian intern dan manajemen risiko dan ptimalkan fungsi pengawasan agar pembangunan daerah makin akuntabel dan berpihak ke rakyat
“Intinya kita dorong pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Ini demi pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bima,” pungkasnya.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum bersama seluruh daerah di NTB untuk memperkuat integritas dan mempercepat pembangunan yang bersih. (GA. 212*)
