Mataram, Garda Asakota.-Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal memastikan kerusakan sejumlah ruas jalan di Pulau Sumbawa, termasuk Kabupaten Bima, telah menjadi perhatian pemerintah provinsi.
Iqbal mengatakan, penanganan jalan rusak tidak bisa dilakukan secara instan karena setiap pekerjaan pemerintah harus melalui tahapan perencanaan. Ia menegaskan, Pemprov NTB telah menetapkan sejumlah ruas jalan di Pulau Sumbawa sebagai prioritas penanganan.
“Pekerjaan pemerintah itu nggak bisa kayak main sulap, karena ada proses, perencanaan,” kata Iqbal saat diwawancarai wartawan, Kamis malam (3/9/2026).
Menurutnya, beberapa ruas jalan di Pulau Sumbawa bahkan telah dimasukkan dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD). Artinya, pemerintah telah menyiapkan skema penanganan terhadap jalan-jalan yang dinilai membutuhkan perbaikan.
Salah satu ruas yang menjadi perhatian Gubernur adalah jalur Soromandi. Namun, kondisi ruas tersebut dinilai sudah terlalu berat apabila hanya ditangani melalui pemeliharaan biasa.
“Termasuk yang sangat ingin kita lakukan itu di Soromandi. Jalur Soromandi itu bukan jalur yang memerlukan pemeliharaan, nggak bisa lagi diperbaiki,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan, persoalan utama pada jalur tersebut berada pada struktur jalan. Karena itu, penanganannya tidak cukup dengan menambal bagian permukaan yang rusak.
“Itu harus dibongkar karena itu masuk ke IJD,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembongkaran ulang diperlukan lantaran struktur jalan di jalur tersebut sudah mengalami kerusakan.
“Jadi itu harus dibongkar ulang karena strukturnya sudah rusak,” katanya.
Pernyataan Gubernur tersebut sekaligus menjelaskan mengapa penanganan jalan Soromandi tidak dilakukan dengan pola pemeliharaan biasa. Pemerintah memilih memasukkannya ke dalam skema IJD karena tingkat kerusakannya membutuhkan pekerjaan yang lebih menyeluruh.
Iqbal juga menyinggung adanya ruas lain yang telah masuk dalam agenda penanganan pemerintah. Ia memastikan persoalan tersebut tidak diabaikan, melainkan telah melalui proses penentuan prioritas.
Bagi Pemprov NTB, penanganan jalan tidak semata-mata persoalan mengalokasikan anggaran, tetapi juga menentukan bentuk pekerjaan sesuai kondisi kerusakan. Untuk ruas yang struktur jalannya masih memungkinkan dipertahankan, pemeliharaan dapat dilakukan. Namun, untuk Soromandi, Gubernur menilai kondisinya sudah membutuhkan pembongkaran dan pembangunan kembali.
Dengan masuknya sejumlah ruas prioritas Pulau Sumbawa dalam IJD, pemerintah diharapkan dapat segera merealisasikan penanganan sesuai tahapan yang telah direncanakan, terutama terhadap ruas-ruas yang kondisinya dinilai membahayakan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Sebelumnya, Pemuda Muhammadiyah Bima menyoroti Pemerintah Provinsi NTB soal perbaikan sejumlah ruas jalan di Bima yang mengalami kerusakan parah.
Sejumlah ruas yang menjadi perhatian antara lain Talabiu-Parado di Kecamatan Woha, Donggo-Soromandi, Wera-Ambalawi, serta ruas jalan menuju Langgudu. Di sejumlah titik, badan jalan mengalami kerusakan berupa lubang, permukaan bergelombang hingga penurunan badan jalan.
Kondisi tersebut mendorong Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima mendesak Pemerintah Provinsi NTB agar segera mengambil langkah konkret melalui pengalokasian anggaran perbaikan, khususnya dalam APBD Perubahan NTB 2026.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima, Dr. Hazairin, SH, MH, meminta Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal untuk memberikan perhatian yang adil dan proporsional terhadap kebutuhan infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa, khususnya Kabupaten Bima.
“Kami minta Gubernur NTB dapat berlaku adil dan proporsional dalam mengalokasikan APBD Provinsi NTB melalui APBD Perubahan. Sebelum musim hujan tiba, segera perbaiki ruas jalan Provinsi NTB yang mengalami kerusakan parah seperti di wilayah Soromandi, Ambalawi-Wera, Monta dan lainnya,” ujar Hazairin melalui siaran persnya, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, sejumlah ruas tersebut merupakan jalur vital yang digunakan masyarakat setiap hari. Kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan semakin parah ketika memasuki musim hujan.
“Jalan ini digunakan setiap hari oleh masyarakat. Kami berharap Pemerintah Provinsi NTB segera turun tangan karena kondisi jalan semakin memprihatinkan, apalagi sebentar lagi musim hujan,” tegasnya.
Hazairin menilai persoalan jalan tidak semata-mata berkaitan dengan kenyamanan berkendara. Kerusakan jalan juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta keselamatan pengguna jalan.
Risiko kecelakaan, kata dia, semakin tinggi bagi pengendara sepeda motor ketika harus melintasi jalan berlubang maupun bergelombang. Kondisi tersebut akan menjadi lebih berbahaya ketika hujan turun karena lubang dan kerusakan permukaan jalan dapat tertutup genangan air.
Karena itu, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima meminta Pemprov NTB tidak berhenti pada penanganan bersifat sementara. Pemerintah didorong melakukan perbaikan secara menyeluruh dengan kualitas pekerjaan yang mampu bertahan dalam jangka panjang.
“Kami bukan hanya meminta jalan ditambal, tetapi berharap ada perbaikan yang benar-benar berkualitas dan tahan lama,” ujarnya.
Desakan tersebut bahkan disertai peringatan keras. Hazairin mengatakan masyarakat bisa mengambil langkah protes apabila pemerintah tidak memberikan kejelasan terkait pengalokasian anggaran perbaikan melalui APBD Perubahan.
“Apabila dalam waktu dekat ini tidak ada kejelasan melalui APBD Provinsi Perubahan, maka jangan salahkan kami dan masyarakat akan memboikot pada beberapa titik jalan yang rusak parah saat ini,” timpalnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Bima mulai memasuki tahap yang lebih serius. Masyarakat tidak hanya menunggu janji perbaikan, tetapi menginginkan kepastian kapan pemerintah turun tangan.
Pemuda Muhammadiyah berharap aspirasi tersebut mendapat perhatian serius Gubernur NTB bersama DPRD NTB, terutama dalam pembahasan dan pengalokasian anggaran perubahan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan harus ditempatkan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar proyek pembangunan.
Bagi masyarakat di wilayah pelosok dan lintasan antarkecamatan, jalan merupakan urat nadi kehidupan. Ketika jalan rusak, yang terganggu bukan hanya perjalanan, tetapi juga akses pendidikan, kesehatan, perdagangan dan aktivitas ekonomi warga.
Karena itu, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima meminta pemerintah menjadikan perbaikan ruas-ruas jalan yang rusak sebagai prioritas sebelum intensitas hujan meningkat dan kerusakan semakin meluas.
“Jangan menunggu jalan semakin rusak dan masyarakat semakin kesulitan. Pemerintah harus hadir sebelum persoalan ini menjadi lebih besar,” pungkasnya. (GA. Im*)
