Gardaasakota.com.- Penempatan kepala sekolah yang memiliki kecakapan dan kapabilitas, profesional serta jujur dalam sistem meritokrasi menjadi poin penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah.
Hal ini menjadi gaung penting yang disuarakan oleh anggota DPRD NTB, H Muhammad Aminurlah, kepada sejumlah wartawan, Rabu 07 Mei 2025.
“Untuk mendapatkan kepala sekolah yang punya kecakapan, jujur dan punya kapabilitas dalam sistem meritokrasi itu yakni dengan jalan menerapkan sistem seleksi terbuka,” kata pria yang akrab disapa Haji Maman ini.
Ia berharap Gubernur dapat membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Calon Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB yang bekerja secara terbuka dalam rangka merekrut para calon kepala sekolah yang handal dalam membentuk generasi NTB Makmur dan Mendunia.
“Kalau benar Gubernur berkeinginan menerapkan sistem meritokrasi, lakukan rekruitmen terbuka terhadap para calon kepala sekolah ini agar betul-betul terseleksi calon kepala sekolah yang punya profesionalitas tinggi,” tantang mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima ini.
Ia mengaku selama ini seleksi calon kepala sekolah dilakukan secara tertutup dan diduga sarat dengan dugaan transaksional.
“Inilah yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita tidak naik-naik. Itulah sehingga kita minta dilakukan Pansel terbuka terhadap para calon kepala sekolah ini,” ujar politisi PAN ini.
Pansel secara terbuka ini bermakna seleksi itu dilakukan secara terbuka dan bisa dilihat langsung oleh publik dengan melibatkan beberapa pihak terkait yang punya kompetensi terjadap hal itu.
“Tim Panselnya juga harus memiliki rekam jejak yang baik dengan tingkat integritas dan moralitas yang baik agar hasilnya juga benar-benar objektif dan profesional dan bisa membawa dunia pendidikan kearah yang lebih baik,” saran Maman.
Sementara itu, menanggapi saran anggota Dewan ini, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budi Prayitno, kepada wartawan mengatakan usulan yang disampaikan oleh politisi PAN itu merupakan usulan yang bagus dan BKD berada dalam posisi menyiapkan piranti-piranti yang yang mendukung penerapan sistem meritokrasi tersebut.
“Satu usulan yang bagus. Kalau kita dalam posisi menyiapkan piranti-pirantinya saja. Kita bekerja saja dan hasilnya akan langsung kita sampaikan,” kata mantan Kadispora NTB ini ramah kepada wartawan, Kamis 08 Mei 2025.
Namun sebelumnya, ia mengaku akan melakukan langkah koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan untuk mengetahui seperti apa mekanisme yang dijalankan selama ini untuk kemudian kedepannya menerapkan sistem meritokrasi untuk mendapatkan SDM Aparatur yang memang ideal dalam sebuah jabatan.
“Mutasi yang kemarin adalah mutasi tahap pertama. Nah ini kita dalam rangka mempersiapkan semuanya sebagaimana yang diarahkan oleh Gubernur dalam rangka memperbaiki manajemen SDM Aparatur melalui sistem meritokrasi,” ungkapnya.
Ia mengatakan inti dari sistem meritokrasi penataan SDM Aparatur ditopang oleh tiga pilar utama yakni kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
“Dengan hal yang juga harus diperhatikan adalah keadilan, kewajaran dan tidak diskriminatif. Itu inti utama dari meritokrasi untuk mencari orang-orang yang terbaik dalam bidang tugasnya,” pungkasnya. (GA. Im*)
