Kota Bima, Garda Asakota.-Harapan warga Kota Bima bebas banjir mulai jadi nyata. Wali Kota Bima H. A. Rahman, S.E, bersama Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, S.H, memimpin langsung kegiatan Peletakan Batu Pertama/Groundbreaking Pembangunan Kolam Retensi Amahami, Rabu (5/8/2026). Rangkaian dilanjutkan dengan peninjauan Kolam Retensi Dae Lakosa.
Kegiatan ini juga dihadiri Forkopimda, Kepala BBWS Nusa Tenggara I Mataram, Sekda, para Kepala OPD, Camat, Lurah, hingga para konsultan.
Acara dibuka dengan Indonesia Raya dan doa bersama. Dalam laporannya, PPK menyebut progres fisik pembangunan sudah mencapai 20%.
Dua unit kolam retensi di kawasan Amahami ini akan memiliki kapasitas tampung 15.200 meter persegi. Selain sebagai pengendali banjir, kawasan ini juga akan disulap jadi Ruang Terbuka Hijau yang bisa jadi tempat rekreasi warga.
Dalam sambutannya, Wali Kota A. Rahman menyampaikan apresiasi ke Kementerian PU khususnya BBWS NTB I Mataram. “Groundbreaking ini bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi penanda dimulainya harapan besar masyarakat terhadap solusi pengendalian banjir yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun,” tegasnya.
Ia menjelaskan proyek ini adalah hasil kerja panjang lintas periode. Mulai dari perencanaan, kajian teknis, sampai koordinasi dengan pusat.
Wali Kota juga mengingatkan banjir adalah tantangan terbesar Kota Bima. Karena itu mitigasinya harus terencana, berbasis kajian ilmiah, dan menjaga lingkungan.
“Keberadaan kolam retensi diharapkan mampu mengurangi risiko banjir secara signifikan sekaligus menata kawasan menjadi lebih tertata, hijau, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya. Ia pun mengajak masyarakat mendukung proses pembangunan ini.
Setelah peletakan batu pertama bersama unsur Forkopimda dan BBWS, acara ditutup dengan sesi foto bersama. Rombongan kemudian meninjau Kolam Retensi Dae Lakosa untuk melihat langsung perkembangan infrastruktur pengendalian banjir yang sudah ada.
Kegiatan diakhiri ramah tamah sebagai bentuk penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. (GA. 212*)
