Bima, Garda Asakota.-Kekeringan mulai menjadi ancaman serius bagi masyarakat di Kabupaten Bima. Sebanyak 44 desa yang tersebar di 14 kecamatan dilaporkan mengalami kekurangan air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Abdul Muis, S.Sos., mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan pemantauan BPBD, sejumlah wilayah bahkan mengalami kekeringan cukup parah sehingga membutuhkan pasokan air bersih secara rutin.
“Untuk sementara ini yang paling parah di Kecamatan Soromandi dan Donggo. Kami sudah melakukan penanganan untuk menyuplai air bersih kepada masyarakat yang terdampak,” kata Abdul Muis kepada wartawan, Sabtu (8/8/2026).
Menurutnya, kekeringan diperkirakan masih akan berlangsung hingga September mendatang. Karena itu, BPBD saat ini menetapkan status siaga kekeringan dan kebakaran hutan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak musim kemarau.
BPBD Drop 6-7 Tangki Air Setiap Hari
Abdul Muis menjelaskan, penanganan yang dilakukan BPBD saat ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air untuk kebutuhan sehari-hari.
BPBD mendistribusikan sekitar 6 hingga 7 tangki air bersih setiap hari, dengan jumlah distribusi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di desa dan dusun yang terdampak.
“Enam tangki setiap hari. Tapi tidak selalu enam, bisa lima, bisa tujuh. Semuanya sesuai kebutuhan dan jumlah KK yang membutuhkan,” jelasnya.
Air bersih tersebut diambil dari sejumlah sumber yang masih memiliki ketersediaan air, termasuk jaringan PDAM di wilayah Bolo dan Woha, serta sumber air atau sumur masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak.
Air yang didistribusikan digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari minum, memasak, mandi, mencuci dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
BPBD, kata Abdul Muis, berupaya agar kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi, bukan sekadar membatasi jumlah air yang diberikan.
“Yang penting kebutuhan masyarakat terpenuhi. Berapa tangki yang dibutuhkan, itu kami sesuaikan dengan jumlah KK dan kemampuan masyarakat menampung air,” ujarnya.
Rekap BPBD: 8.665 KK Terdampak
Data rekapitulasi BPBD Kabupaten Bima menunjukkan bahwa dampak kekeringan telah menjangkau wilayah yang cukup luas.
Dalam rekapitulasi yang terdokumentasi BPBD, tercatat 40 desa di 13 kecamatan, dengan jumlah terdampak mencapai 8.665 kepala keluarga atau 27.343 jiwa. Rekap tersebut juga mencatat 42 titik dan 42 lokasi/kelompok sasaran pelayanan air.
Adapun wilayah yang masuk dalam rekap tersebut meliputi Woha, Monta, Palibelo, Wera, Donggo, Bolo, Sape, Wawo, Lambitu, Lambu, Belo, Soromandi dan Ambalawi.
Namun, dalam keterangan terbaru kepada wartawan, Abdul Muis menyebut hasil pendataan lapangan telah berkembang menjadi 44 desa di 14 kecamatan. Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa pendataan dan pemetaan wilayah terdampak masih terus diperbarui seiring perkembangan kondisi di lapangan.
Kendala Terbesar: BPBD Belum Memiliki Sumur Bor
Di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih, BPBD Kabupaten Bima menghadapi kendala mendasar. Hingga saat ini, BPBD belum memiliki sumur bor khusus yang dapat menjadi sumber air untuk penanganan bencana kekeringan.
Kondisi tersebut membuat BPBD harus bergantung pada sumber air lain, termasuk PDAM dan sumur masyarakat.
“Yang menjadi kendala kami adalah belum adanya sumur bor yang dimiliki BPBD khusus untuk mengambil air ketika terjadi kekeringan seperti sekarang,” katanya.
Menurut Abdul Muis, keberadaan sumur bor milik BPBD akan sangat membantu karena distribusi air dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien tanpa harus terus mencari sumber air dari lokasi lain.
Usulkan Sumur Bor di Sejumlah Titik Strategis
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPBD Kabupaten Bima telah mengusulkan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan sejumlah sumur bor.
BPBD mengusulkan sedikitnya lima titik sumur bor strategis yang dapat menjadi sumber air sekaligus memperpendek jarak pelayanan kepada masyarakat terdampak.
Di antaranya di kawasan Kecamatan Bolo, yang diharapkan dapat menopang kebutuhan wilayah sekitar termasuk Madapangga, Soromandi dan Donggo.
Kemudian di Palibelo, termasuk wilayah yang selama ini kerap mengalami kekeringan seperti Roi dan Roka. Selanjutnya di sekitar Mako BPBD Kabupaten Bima, yang dapat mendukung pelayanan di wilayah Kalampa, Samili dan sekitarnya.
Titik lainnya di Ambalawi, Wera, serta Sape, termasuk untuk mendukung kebutuhan masyarakat di Desa Bugis dan wilayah sekitarnya.
“Tujuannya untuk memudahkan kami mengambil air dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Jadi penanganannya lebih dekat dan cepat,” jelas Abdul Muis.
Ia mengatakan, pembangunan sumur bor tersebut diharapkan menggunakan sistem yang memungkinkan air langsung dipompa dan dialirkan ke kendaraan tangki sehingga proses distribusi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sumber air PDAM atau sumur masyarakat.
Masih Berstatus Siaga
Abdul Muis menegaskan, hingga saat ini kondisi kekeringan di Kabupaten Bima masih dalam status siaga, bersamaan dengan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
Jika kondisi semakin memburuk dan status ditingkatkan menjadi tanggap darurat, maka dukungan penanganan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat diharapkan dapat lebih maksimal, termasuk dukungan anggaran dan sarana prasarana.
Untuk sementara, BPBD Kabupaten Bima belum menerima intervensi anggaran khusus dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk penanganan kekeringan tersebut.
Meski demikian, Abdul Muis mengaku telah menyampaikan kebutuhan pembangunan sumur bor dalam koordinasi dengan BPBD Provinsi NTB. Dalam pertemuan tersebut, usulan bantuan sumur bor mendapat respons positif dan dijanjikan untuk dipenuhi.
“Kami sudah mengusulkan sumur bor. Insyaallah akan dipenuhi untuk memudahkan kami dalam pengambilan dan suplai air kepada masyarakat,” katanya.
Warga Diminta Hemat Air
Menghadapi musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga September, Abdul Muis mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak.
Ia meminta masyarakat tidak menggunakan air secara berlebihan dan mulai melakukan penghematan sejak sekarang.
“Kami berharap masyarakat bisa meminimalisir penggunaan air. Hemat air karena kondisi kekeringan ini diperkirakan masih berlangsung sampai September,” pungkasnya.
Kekeringan yang meluas ini menjadi peringatan bahwa penanganan krisis air di Kabupaten Bima tidak cukup hanya dengan mengandalkan dropping air menggunakan mobil tangki. Penyediaan sumur bor dan sumber air permanen di titik-titik strategis dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar daerah memiliki sistem penanganan kekeringan yang lebih cepat, mandiri dan berkelanjutan. (GA. Im*)
