Kota Bima, Garda Asakota.-Tidak hanya duduk di ruang rapat. Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P, memilih turun langsung ke Pasar Raya Amahami Kota Bima, Sabtu pagi (4/7/2026).
Mereka melakukan inspeksi mendadak atau sidak untuk memantau stabilitas harga dan komoditas bahan pangan. Di hari yang sama, Program SAMARASA atau Sahabat Masyarakat untuk Harga Stabil dan Sejahtera resmi diluncurkan.
Langkah ini jadi bagian dari strategi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Bima. Tujuannya satu, memastikan harga terkendali, stok aman, dan distribusi bahan pokok berjalan lancar. Karena ujungnya adalah daya beli masyarakat.
Rombongan yang turut diisi Kepala BI Perwakilan NTB, Kepala BPS NTB, Asisten II Setda Kota Bima, Forkopimda, kepala OPD, hingga Camat dan Lurah Rasana’e Barat, langsung menyisir pasar.
Satu per satu lapak disambangi. Mulai dari beras, cabai, bawang merah, hingga komoditas strategis lainnya. Tidak hanya mengecek papan harga, Wawali Feri dan Wagub Indah juga berdialog langsung dengan para pedagang.
Mereka bertanya soal kendala distribusi, fluktuasi harga, hingga stok barang. Pemandangan ini menegaskan satu hal, pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan data statistik dan kebijakan di atas kertas. Ia butuh kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat.
“Sidak tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan harga, stok, dan distribusi komoditas pangan tetap terkendali serta mendengar secara langsung kondisi yang dihadapi pedagang maupun masyarakat,” ujar Feri Sofiyan.
Usai sidak, panggung dialihkan untuk peluncuran Program SAMARASA. Program ini dirancang TPID Kota Bima sebagai wadah kolaborasi. Sasarannya luas: pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, distributor, pelaku usaha, hingga seluruh pemangku kepentingan.
Fokusnya ada empat, menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, melancarkan distribusi, dan memperkuat komunikasi ke masyarakat.
Wawali Feri menekankan, inflasi saat ini adalah prioritas nasional. Tapi keberhasilannya tidak diukur dari angka saja. Tolok ukurnya adalah ketika masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan barangnya tersedia.
Ia menyoroti dinamika beberapa waktu terakhir. Mulai dari harga beras, cabai, bawang merah yang naik-turun, hingga tantangan distribusi LPG 3 kilogram. Itu jadi bukti bahwa stabilitas harga butuh kerja nyata dan pengawasan langsung, bukan hanya regulasi.
“Kota Bima tidak dapat bekerja sendiri,” kata Feri. Ia menjelaskan, arus distribusi pangan Bima Raya sangat dipengaruhi konektivitas dengan Kabupaten Bima, Dompu, bahkan daerah lain di Pulau Sumbawa. Maka koordinasi lintas daerah adalah kunci untuk mencegah gejolak harga sejak dini.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang jadi mitra strategis TPID dalam hal data, inovasi, dan program di lapangan. Apresiasi juga untuk Pemprov NTB di bawah koordinasi Wagub yang terus memperkuat sinergi antardaerah.
Agenda tidak berhenti di pasar. Rombongan melanjutkan peninjauan ke distributor pelumas kendaraan bermotor. Tujuannya melihat ketersediaan dan rantai distribusi komoditas yang memengaruhi sektor transportasi.
Titik terakhir adalah Gudang Bulog. Di sana, rombongan memastikan kesiapan stok dan dukungan pasokan pangan bagi masyarakat Kota Bima.
Seluruh rangkaian ini dimaksudkan agar pemerintah mendapat gambaran utuh. Mulai dari harga di pasar, kelancaran distribusi, sampai kecukupan stok komoditas strategis.
“Kami berharap Program SAMARASA benar-benar menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bima,” pungkas Wawali Feri. (GA. 212*)
