Bima, Garda Asakota.-Dinas Kesehatan Kabupaten Bima menggelar Rapat Koordinasi/Rakor Penerapan Integrasi Layanan Primer/ILP pada Kamis (6/8/2026) di Rumah Dining Santi, Kota Bima.
Rakor ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas program dalam mendukung implementasi ILP sebagai bagian dari Transformasi Layanan Primer Kementerian Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Hj. Nurul Wahyuti, S.E., M.M., saat membuka acara menegaskan, keberhasilan ILP tidak bisa hanya ditopang sektor kesehatan.
Rakor ini diikuti perwakilan lintas program Dinkes, perangkat daerah terkait, Camat Bolo, pemerintah desa dari 3 desa lokus pilot project ILP di Kec. Bolo, Kepala Puskesmas Bolo, serta perwakilan masing-masing klaster layanan ILP Puskesmas Bolo.
“Implementasi ILP tidak dapat dilaksanakan oleh sektor kesehatan saja. Diperlukan komitmen dan sinergi pemerintah desa, kecamatan, perangkat daerah, puskesmas, kader, serta masyarakat agar pelayanan kesehatan primer semakin berkualitas, mudah diakses dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Nurul Wahyuti.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan Posyandu sebagai pusat layanan kesehatan terintegrasi di tingkat desa sesuai arah kebijakan Kemenkes. Dengan begitu pelayanan kesehatan bisa diberikan menyeluruh kepada seluruh kelompok sasaran dalam siklus hidup.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Bima Ashadi Husen, SKM., M.HKes dalam laporannya menyampaikan tujuan utama rakor adalah menyamakan persepsi, memperjelas peran, dan memperkuat komitmen bersama.
“Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun komitmen bersama lintas program dan lintas sektor dalam mendukung penerapan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Bima. Sinergi yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang terpadu, berkualitas, mudah diakses, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Peserta rakor juga mendapatkan pemaparan materi dari narasumber Dinkes Kabupaten Bima dan Dr. Djuwaidin dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/DPMDES.
Dalam materinya ditekankan pentingnya dukungan pemerintah desa dalam memperkuat kelembagaan Posyandu sebagai ujung tombak keberhasilan implementasi ILP di lapangan.
Dengan adanya rakor ini, Dinkes Bima menargetkan 3 desa lokus di Kec. Bolo bisa menjadi contoh penerapan ILP yang terintegrasi, mulai dari pelayanan ibu dan anak, lansia, PTM, hingga kesehatan jiwa di tingkat puskesmas dan desa. (GA. 212*)
