Gardaasakota.com.- Panitia khusus (Pansus) DPRD Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tengah mengebut pembahasannya.
Salah seorang anggota Pansus mengatakan pembahasan Ranperda SOTK itu sedang berjalan dan telah dilakukan beberapa kali rapat salah satunya dengan menghadirkan Sekda.
“Pansus sudah menghadirkan Sekda guna mendengarkan gambaran umum mengenai SOTK. Jadi, perampingan OPD ini perlu kajian akademis. Hal ini agar OPD nantinya bisa memaksimalkan peran dan fungsi pelayanannya,” ujar anggota Pansus, H Muhammad Aminurlah, kepada wartawan, Senin 12 Mei 2025.
Ia menampik adanya isu yang menuding anggota Pansus meminta rapat di hotel mewah dan meminta jatah uang saku pembahasan.
“Isu itu tidak benar. Tidak ada usulan untuk menggelar rapat di hotel, seperti informasi yang beredar. Tidak benar itu. Tidak ada satu pun anggota pansus yang minta rapat di hotel dan meminta jatah uang saku,” bantah pria yang akrab disapa Haji Maman ini.
Anggota Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR) ini mengaku tidak pernah absen mengikuti rapat pansus pembahasan Raperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.
“Setiap rapat saya ikut. Saya tidak pernah tidak hadir. Selalu hadir, dan tidak ada usulan pansus rapat di hotel dan meminta jatah uang saku,” tegas politisi PAN ini.
Sejauh ini, Maman mengaku memang ada usulan dari anggota pansus dari Fraksi Gerindra untuk melakukan perjalanan dalam daerah. Seperti di Lombok Barat dan Lombok Tengah.
“Tapi itu baru usulan dan belum diputuskan,” ungkapnya.
Untuk memaksimal perjalanan dalam daerah, sambungnya, salah satu anggota dari Fraksi Gerindra mengusulkan kepada eksekutif agar dilakukan rapat. Hal ini guna mempercepat proses pembahasan SOTK.
“Gak ada permintaan di eksekutif rapat di hotel. Belum ada sama sekali. Teman-teman Gerindra ingin memaksimalkan perjalanan dalam daerah ini, sekaligus rapat dengan tim ahli dari akademisi. Ingin memperdalam naskah akademik dengan tim ahli,” ujarnya.
Dia menyayangkan adanya isu yang menyudutkan pansus tersebut. Apalagi, sampai difitnah meminta rapat di hotel mewah dan meminta jatah uang saku.
“Informasi seperti ini harus diluruskan. Karena ini fitnah,” ujar Maman. (*)
