Mataram, Garda Asakota.-Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, melontarkan kritik sekaligus evaluasi terhadap pola kerja berbagai organisasi internasional yang telah puluhan tahun menjalankan program di Nusa Tenggara Barat. Meski bantuan terus mengalir, angka kemiskinan di daerah ini dinilai belum mengalami penurunan yang signifikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Yayasan Lombok Forgotten Children (Yayasan Andres) bersama lembaga swadaya masyarakat asal Spanyol, ONG Balanced World, di ruang kerjanya, Jumat (3/7/2026).
Dalam pertemuan itu, ONG Balanced World memaparkan berbagai program kemanusiaan yang telah dijalankan di NTB selama delapan tahun terakhir sejak gempa Lombok 2018. Program tersebut meliputi penyediaan filter air minum tanpa listrik bagi sekolah, panti asuhan, dan masyarakat rentan, edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), hingga pengelolaan sampah plastik menjadi fasilitas sekolah.
Perwakilan ONG Balanced World, Rosa, mengatakan organisasinya setiap tahun mampu menjangkau sekitar 1.200 keluarga serta puluhan sekolah dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Kepulauan Kenari (Canary Islands), Spanyol.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan keterbukaan pemerintah daerah terhadap inisiatif ini,” ujarnya.
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Iqbal mengapresiasi konsistensi NGO asal Spanyol tersebut yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat NTB, terutama dalam penyediaan akses air bersih yang berkaitan erat dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
Namun, mantan diplomat Indonesia itu menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada minimnya bantuan dari lembaga internasional, melainkan lemahnya sinkronisasi antarprogram yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
“Banyak organisasi internasional yang sudah masuk ke NTB sejak puluhan tahun lalu. Tetapi, kalau kita lihat angka kemiskinan, hasilnya belum turun secara signifikan. Masalahnya adalah sinkronisasi. Program dan proyek yang ada sering kali tidak terorkestrasi dengan baik,” tegas Iqbal.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB kini harus mengambil peran sebagai “dirigen” yang mengorkestrasi seluruh program pembangunan agar setiap bantuan benar-benar saling melengkapi dan menyasar persoalan yang sama.
“Pemprov NTB kini mengambil peran sebagai dirigen atau penata kelembagaan agar semua bantuan tepat sasaran,” katanya.
Sebagai bentuk pembenahan, Pemprov NTB memperkenalkan program unggulan Desa Berdaya, yang difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di 106 desa dengan sasaran sekitar 114 ribu jiwa atau sekitar dua persen dari total penduduk NTB.
Iqbal berharap berbagai NGO yang bekerja di NTB dapat menyelaraskan programnya dengan prioritas pemerintah daerah sehingga dampaknya lebih terukur dan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Untuk memperkuat kolaborasi tersebut, Gubernur juga mengusulkan kerja sama formal melalui skema Sister Province antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kepulauan Kenari, Spanyol. Skema Government to Government (G-to-G) itu dinilai akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program kemanusiaan.
“Jika kita memiliki payung hukum kerja sama yang kuat, segalanya akan lebih mudah. Melalui kesempatan ini, saya juga mengundang Gubernur Kepulauan Kenari untuk berkunjung ke NTB, melihat langsung proyek di lapangan sekaligus menandatangani kerja sama tersebut,” pungkasnya.
Dalam audiensi itu, Gubernur didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB untuk mulai memetakan sinergi program di sejumlah wilayah prioritas, seperti Kecamatan Lembar dan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.Angle ini menempatkan kritik Gubernur terhadap efektivitas program NGO sebagai fokus utama, sementara kerja sama dengan NGO Spanyol menjadi konteks sekaligus solusi yang ditawarkan Pemprov NTB. (**)
