Bima, Garda Asakota.-Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kabupaten Bima dengan agenda Penyampaian Laporan Badan Anggaran tentang KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Kamis 27 Agustus 2026 pukul 13.30 WITA.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Diah Citra Pravitasari, S.IP didampingi Wakil Ketua I Muhammad Erwin, S.IP., M.IP dan Wakil Ketua III Nazaruddin, SH. Hadir Bupati Bima Ady Mahyudi, Anggota DPRD, dan perwakilan OPD.
Sekretaris Banggar Muhammad Warman, S.E., selaku Juru Bicara Banggar menyampaikan, KUA dan PPAS adalah dasar penyusunan APBD 2027. KUA memuat kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, sementara PPAS memuat prioritas program dan plafon anggaran sementara.
“KUA dan PPAS bukan hanya dokumen administratif, tetapi instrumen penting untuk memastikan kebijakan anggaran mendukung pencapaian target pembangunan dan peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.
Menurutnya ada 4 Prioritas Utama KUA-PPAS 2027. Pertama, penguatan reformasi birokrasi yang berorientasi hasil, kedua meningkatan kualitas SDM Bima yang berkemajuan dan berdaya saing, ketiga nfrastruktur dasar dan pendukung kawasan strategis dan keempat, kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan
“Sektor Krusial 2027 meliputi infrastruktur inklusif penunjang ekonomi, pendidikan dan layanan kesehatan, mertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM serta ntegrasi layanan publik berbasis digital,” paparnya.
Adapun angka KUA-PPAS 2027 meliputi. Pendapatan Daerah Rp2.066.128.660.188,82 terdiri dari PAD: Rp227.783.298.815,47 naik Rp7.400.405 dari pajak reklame, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.828.345.361.373,35 dan Lain-lain PAD Sah Rp10.000.000. Kemudian Belanja Daerah: Rp2.091.728.660.188,82 dan Pembiayaan Netto: Rp25.600.000.000.
Banggar meminta eksekutif segera menindaklanjuti agar tidak terlambat dalam tahapan APBD. Selanjutnya, strategi peningkatan PAD Pemda diminta optimalisasi pajak/retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, digitalisasi, penguatan BUMD/BLUD/aset daerah, dan koordinasi dengan BUMN.
Ketua DPRD Diah Citra Pravitasari, S.IP, berharap kesepakatan ini menjadi landasan kuat penyusunan APBD 2027. “Semoga hasil pembahasan ini benar-benar diterjemahkan ke program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bima,” imbuhnya. (GA. 212*)
