.jpg?ssl=1) |
| Wabup Bima, Kepala BPKP NTB, dan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima saat menghadiri rapat koordinasi evaluasi perencanaan dan penganggaran lima program prioritas Pemkab Bima 2023. |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Rapat Koordinasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (EVRAN) lima program prioritas yang mencakup pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan peningkatan daya saing pariwisata lingkup perangkat daerah Kabupaten Bima berlangsung Selasa (19/9/2023) di ruang rapat utama kantor Bupati Bima.
 |
| Peserta Rakor EVRAN. |
Selain dihadiri Wakil Bupati Bima H. Dahlan M.Noer dan sejumlah Pejabat, rapat yang juga dihadiri Kepala BPKP Provinsi NTB Sidi Purnomo, pembahasan kelima cakupan program tersebut selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023 yang mengusung tema penguatan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur kawasan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Lima aspek itu mencakup program pengentasan kemiskinan melalui rencana aksi penanggulangan kemiskinan, intervensi penurunan stunting terintegrasi.
Fokus program dan penganggaran sektor ketahanan pangan strategi dan program pemberdayaan UMKM serta peningkatan daya saing Pariwisata Kabupaten Bima,” ungkap Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima, Taufik ST, MT.
Agar program prioritas tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Wakil Bupati Bima menginstruksikan kepala OPD terkait untuk mendukung dan memfasilitasi akses data dan informasi yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKP.
Di samping itu lanjut Dahlan, OPD pengampu lima prioritas utama tersebut perlu memperhatikan area perbaikan yang harus ditindaklanjuti.
“Tentu dengan mengacu kepada catatan rekomendasi perbaikan, baik pada aspek perencanaan maupun penganggaran yang efektif dan efisien serta berorientasi pada tujuan pembangunan daerah,” tegas Wabup yang saat itu didampingi Inspektur Kabupaten Bima Drs. Agus Salim M.Si.
Pada kesempatan tersebut Kepala BPKP Perwakilan Provinsi NTB Sidi Purnomo mengemukakan alasan pentingnya evaluasi perencanaan dan penganggaran.
Menurutnya, porsi anggaran yang semakin terbatas dan tidak sebanding dengan tuntutan kebutuhan yang makin kompleks memerlukan aspek evaluasi.
Disamping penyerapan anggaran yang tinggi namun hasil yang dirasakan oleh manfaat masyarakat tidak optimal serta kurangnya kolaborasi antar unit kerja mendorong pentingnya mengedepankan aspek evaluasi.
Dengan cara ini, terang Sidi, perangkat kerja dapat memperbaiki fokus dan strategi, memperjelas ukuran kinerja agar realisasi kegiatan dapat diukur dengan benar, melakukan refocusing anggaran kegiatan yang lebih efektif dan efisien juga melakukan realokasi SDM. (GA. 212*)