Mataram, Garda Asakota.-Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, S.H., menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB, Senin (25/5/2026).
Kegiatan turut dihadiri Walikota Bima H. A. Rahman H. Abidin, S.E., Kepala BPK RI Perwakilan NTB Dr. Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP, CSFA, para kepala daerah, pimpinan DPRD se-NTB, serta inspektur dan Kepala BPKAD se-Provinsi NTB.
Syamsurih menegaskan penyerahan LHP BPK bukan hanya agenda tahunan, melainkan momentum evaluasi dan introspeksi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. “Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan penuh integritas,” ujarnya.
Ia mengapresiasi BPK RI Perwakilan NTB di bawah kepemimpinan Dr. Suparwadi yang konsisten mengawal tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, BPK bukan hanya lembaga pemeriksa, tetapi mitra strategis untuk mendorong pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Syamsurih juga menyoroti sejumlah daerah di NTB yang meraih penghargaan dari Kemendagri pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku.
“Penghargaan itu bukan sekadar simbol prestasi, tapi cerminan kerja keras, kedisiplinan birokrasi, komitmen kepala daerah, serta kuatnya sistem pengawasan,” katanya.
Meski Kota Bima belum meraih penghargaan tahun ini, ia menegaskan hal tersebut menjadi motivasi besar bagi Pemkot Bima dan DPRD untuk terus berbenah.
“Saya bersama Walikota Bima memiliki semangat yang sama: jangan pernah lelah untuk terus berbenah. Penghargaan bukan tujuan akhir, melainkan hasil dari kerja keras, konsistensi, dan komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan melayani,” tegasnya.
Syamsurih menyebut momentum penyerahan LHP BPK tahun ini menjadi titik tolak untuk memperkuat reformasi birokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.
Ia optimis dengan sinergi Pemkot Bima, DPRD, dan dukungan BPK RI, Kota Bima bisa menjadi salah satu daerah terbaik dalam tata kelola pemerintahan di NTB.
“Kami DPRD Kota Bima akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, konstruktif, dan bertanggung jawab demi memastikan setiap program pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (GA. 212*)
