Mataram, Garda Asakota – Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) NTB bekerja sama dengan Construction Sector Transparency (CoST) menggelar pelatihan bagi media, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan akademisi di Hotel Lombok Raya, Selasa (26/5), guna memperkuat transparansi pembangunan melalui pemanfaatan data infrastruktur berbasis digital lewat platform INTRAs NTB.
Kegiatan bertajuk “Pemanfaatan Data Infrastruktur melalui Platform INTRAs” itu menjadi ruang kolaborasi multipihak untuk memperkuat pengawasan pembangunan sekaligus mendorong keterbukaan sektor konstruksi di Nusa Tenggara Barat.
Ketua FLLAJ NTB, Ervan Anwar, menegaskan keberhasilan pembangunan daerah tidak semata diukur dari banyaknya proyek fisik yang dibangun, melainkan juga dari sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan dijalankan.
“Keberhasilan pembangunan NTB bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Karena itu FLLAJ bersama Dinas Perhubungan NTB berkomitmen mendukung keterbukaan melalui kolaborasi strategis,” ujar Ervan.
Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi bagian dari implementasi platform INTRAs, sebuah sistem yang menyajikan data pembangunan infrastruktur secara terbuka untuk memperkuat akses informasi publik.
Ervan menilai keterbukaan data menjadi semakin penting seiring meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. Ia menyebut pada 2027 terdapat mandat penganggaran infrastruktur dengan porsi minimal 40 persen.
“Karena pembangunan infrastruktur kita ada mandatori anggaran untuk 2027 minimal 40 persen. Ini membutuhkan transparansi yang kuat,” katanya.
Sementara itu, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan NTB, Baiq Musfiatin, menjelaskan INTRAs atau Infrastructure Transparency System merupakan platform transparansi data infrastruktur yang dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi pembangunan di NTB.
“Publik membutuhkan akses data pembangunan yang terbuka, akurat, dan mudah dipahami. Karena itu media, CSO, dan akademisi memiliki peran penting dalam pengawasan dan penyebarluasan informasi,” ujar Musfiatin.
Ia mengatakan platform tersebut mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sekaligus menjadi media penyediaan data pembangunan infrastruktur di NTB.
“Data bisa dicari di website kami, INTRAs NTB. Bisa diakses selama ada jaringan internet,” katanya.
Musfiatin mengungkapkan sistem tersebut telah memenuhi sekitar 40 jenis standar data transparansi internasional, meski tetap mengikuti ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terhadap data yang bersifat dikecualikan.
Data di dalam platform, kata dia, diinput langsung oleh OPD teknis yang melaksanakan proyek sehingga informasi yang diterima publik berasal dari sumber utama pemerintah.
Berbagai informasi yang tersedia meliputi lokasi proyek, nilai kontrak, sumber pendanaan, tahapan pekerjaan, metode pengadaan, dokumentasi kegiatan hingga data geospasial.
Berbeda dari sistem pengadaan konvensional seperti LPSE, platform INTRAs juga dilengkapi fitur pemetaan digital yang memungkinkan publik memantau titik lokasi proyek di seluruh kabupaten/kota di NTB.
Saat ini, tercatat sekitar 2.465 proyek infrastruktur telah terinput dalam sistem dari berbagai tahun pelaksanaan.
“Kalau OPD sudah memasukkan lokasi pekerjaan, titik proyek akan langsung muncul di peta digital dan masyarakat bisa melihat detail pekerjaannya,” jelasnya.
Musfiatin berharap media dapat memanfaatkan ketersediaan data tersebut menjadi informasi publik yang objektif sekaligus membantu pemerintah mengedukasi masyarakat terkait program pembangunan.
Selain media, organisasi masyarakat sipil juga diharapkan aktif melakukan pengawasan berbasis data terhadap proyek pembangunan di sekitar lingkungan mereka.
Sedangkan bagi kalangan akademisi, data INTRAs diharapkan menjadi sumber penelitian, analisis kebijakan, inovasi, hingga evaluasi pembangunan daerah.
“Kami sebagai pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan masukan dari akademisi dan masyarakat agar pembangunan infrastruktur tetap relevan dengan kebutuhan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui tantangan platform masih cukup besar, mulai dari keterbatasan kelengkapan data, kualitas input informasi, literasi digital masyarakat, hingga optimalisasi pemanfaatan platform.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PWI NTB, Achmad Ikliludin, menyoroti pentingnya data infrastruktur bagi dunia jurnalistik karena menyangkut penggunaan anggaran publik yang berasal dari APBD.
“Ini berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas publik. Karena yang dipakai adalah uang rakyat, maka media punya kewajiban melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran pemerintah,” tegas Ikliludin.
Menurutnya, pemberitaan infrastruktur juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan sekaligus membantu koordinasi antarinstansi pemerintah.
Namun, ia mengakui isu infrastruktur sering kurang menarik bagi media karena datanya terlalu teknis, kurang dramatis, dan sulit dipahami masyarakat umum.
Karena itu, wartawan didorong lebih kreatif mengolah data pembangunan menjadi karya jurnalistik yang informatif sekaligus menarik.
“Temukan manusia di balik angka. Jangan berhenti pada data anggaran atau seremoni proyek. Hadirkan cerita masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan,” katanya.
Ia menilai unsur human interest menjadi kunci agar data pembangunan lebih hidup dan dekat dengan pembaca, seperti kisah warga yang terbantu akses kesehatannya setelah jalan diperbaiki, pekerja proyek yang berpacu dengan waktu, atau anak sekolah yang tidak lagi berjalan jauh akibat infrastruktur yang membaik.
Selain itu, Ikliludin mendorong penyederhanaan bahasa data pemerintah agar lebih mudah dipahami publik, termasuk melalui visualisasi, video, foto perbandingan sebelum dan sesudah proyek, serta penyajian judul yang lebih menggugah.
“Ketika kita bisa menghadirkan sisi kemanusiaan dari pembangunan infrastruktur, di situlah keberhasilan kita sebagai wartawan menulis tentang infrastruktur,” ujarnya.
Pelatihan tersebut menegaskan bahwa transparansi data infrastruktur bukan sekadar membuka akses informasi, melainkan membangun kepercayaan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menghadirkan akuntabilitas bersama dalam pembangunan daerah. (GA. Im*)
