Mataram, Garda Asakota – Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, menyoroti perlunya percepatan penanganan persoalan sampah di kawasan wisata Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan destinasi wisata unggulan Nusa Tenggara Barat.
Persoalan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat mengikuti dialog nasional dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Nasional Tahun 2026 yang dipusatkan di Cibubur, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Iqbal, pengelolaan sampah di kawasan wisata internasional itu membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar penataan kawasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.
“Penanganan sampah di Gili Tramena perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan dan keberlanjutan sektor pariwisata NTB,” ujarnya.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional tahun ini ditandai dengan peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam momentum tersebut, pemerintah juga mencanangkan gerakan penanaman dua miliar pohon secara nasional sebagai bagian dari kampanye “Saatnya Bekerja untuk Iklim” (#NowForClimate).
Dalam forum yang dihadiri sejumlah kepala daerah itu, Gubernur Iqbal memaparkan berbagai capaian dan agenda strategis lingkungan hidup yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi NTB. Salah satunya keberhasilan penanaman lebih dari satu juta pohon di seluruh kabupaten dan kota di NTB sejak 2025 sebagai upaya rehabilitasi lingkungan dan penguatan ketahanan iklim.
Ia juga menjelaskan, sejak Presiden RI menginstruksikan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI pada Februari 2026, Pemprov NTB secara konsisten menggerakkan kegiatan kurvei dan gotong royong kebersihan yang melibatkan sekolah, aparatur sipil negara, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, komunitas, hingga masyarakat luas.
“Gerakan ini terus diperluas untuk membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan di tengah masyarakat,” katanya.
Selain isu persampahan di kawasan wisata, Iqbal turut mengangkat persoalan banjir yang kerap melanda Kota Bima dan Kabupaten Bima. Menurutnya, bencana tersebut tidak bisa dilepaskan dari kerusakan kawasan hutan di wilayah hulu yang membutuhkan rehabilitasi dan penguatan konservasi secara berkelanjutan.
“Rehabilitasi kawasan hutan menjadi langkah mendasar untuk mengurangi risiko banjir yang terus berulang di wilayah Bima,” tegasnya.
Pada sektor pengelolaan sampah, Pemprov NTB juga mendorong penguatan tata kelola yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dalam kesempatan itu, Gubernur mengungkapkan komitmen Pertamina Patra Niaga untuk mendukung pemanfaatan landfill gas di TPA Regional Kebon Kongok menjadi sumber energi alternatif bagi masyarakat sekitar.
“Inisiatif ini diharapkan mampu mengubah persoalan lingkungan menjadi peluang ekonomi dan manfaat sosial bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap dunia usaha yang menerapkan praktik pengelolaan lingkungan berkelanjutan, Gubernur Iqbal juga menyerahkan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) kepada sejumlah perusahaan peraih predikat Hijau dan Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Perusahaan penerima PROPER Hijau di NTB antara lain PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bima, PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Bandara Internasional Lombok, serta PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang.
Momentum Hari Lingkungan Hidup 2026 juga ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait sinergi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rehabilitasi ekologis, pengelolaan hutan dan lahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi berbagai isu strategis yang disampaikan Pemprov NTB, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, menyatakan komitmennya untuk memberikan perhatian khusus terhadap berbagai persoalan lingkungan di NTB.
Bahkan, Menteri dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke NTB pada 4-5 Juli 2026 guna membahas langkah percepatan penyelesaian berbagai persoalan lingkungan strategis yang dihadapi daerah.
Bagi NTB, pelestarian lingkungan kini tidak lagi dipandang sebagai agenda sektoral semata, melainkan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah. Melalui rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, konservasi hutan, serta penguatan kolaborasi dengan dunia usaha dan pemerintah daerah, NTB terus memperkuat fondasi menuju pembangunan yang hijau, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*)
