Mataram, Garda Asakota.–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTB Tahun Anggaran 2025, diruang rapat utama kantor Gubernur NTB, Senin 22 Juni 2026.
Dihadapan Pimpinan dan anggota DPRD NTB, Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut bukanlah alasan untuk berpuas diri.
Menurutnya, capaian tersebut baru menunjukkan keberhasilan administratif, sementara tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Fakta bahwa kita mendapatkan WTP 15 kali berturut-turut tanpa jeda tidak boleh membuat kita bangga berlebihan. WTP hanya menunjukkan bahwa secara administratif kita benar. Tetapi apakah pembangunan yang kita lakukan benar-benar bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat, itu persoalan lain yang harus kita jawab,” tegas Iqbal.
Menurutnya, paradigma penyelenggaraan pemerintahan ke depan harus bergeser dari sekadar mengejar kepatuhan administrasi menuju pencapaian kinerja yang terukur dan berdampak. Ia bahkan berharap lembaga pemeriksa tidak hanya melakukan audit keuangan, tetapi juga audit kinerja.
“Harapan kita bukan hanya WTP, tetapi juga produktivitas yang tinggi, kinerja yang baik, dan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memaparkan realisasi APBD NTB Tahun 2025. Dari sisi pendapatan, Pemprov NTB berhasil merealisasikan Rp6,476 triliun atau 99,79 persen dari target Rp6,489 triliun. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp6,051 triliun atau 93,14 persen dari total anggaran.
Meski capaian belanja tersebut berada di atas standar nasional, Iqbal mengakui angka itu masih berada di bawah target yang diinginkan pemerintah daerah.
“Tahun ini kita akan memperbaiki administrasi dan tata kelola belanja. Alhamdulillah, tren pelaksanaan APBD 2026 menunjukkan realisasi yang lebih baik,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa beberapa proyek fisik pada 2025 sengaja tidak dipaksakan direalisasikan karena belum memenuhi persyaratan administratif. Langkah itu diambil untuk menghindari maladministrasi sekaligus memastikan Pemprov NTB memasuki tahun anggaran 2026 tanpa beban utang kontraktual yang tidak direncanakan.
“Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, kita memasuki tahun anggaran baru tanpa membawa utang yang tidak direncanakan dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Lebih jauh, Iqbal menyoroti masih kuatnya budaya birokrasi yang terlalu berorientasi pada administrasi dibandingkan substansi pelayanan publik. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di NTB, tetapi juga menjadi tantangan di banyak daerah di Indonesia.
“Selama ini kita terlalu fokus pada administrasi. Kadang-kadang substansi pelayanan harus kalah karena alasan administratif. Padahal seharusnya administrasi melayani substansi, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong lahirnya pemerintahan yang lebih lincah (agile government), responsif terhadap perubahan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Pemerintahan harus dijalankan layaknya organisasi yang fokus melayani pelanggan. Pelanggan kita adalah rakyat. Semua pekerjaan yang kita lakukan harus berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa ruang fiskal daerah semakin terbatas sehingga diperlukan penyelarasan program dan penganggaran. Ia meminta seluruh perangkat daerah bersama DPRD memastikan setiap program pembangunan terhubung dengan tiga prioritas utama pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata.
“Tiga agenda ini harus menjadi formasi terdepan dalam pembangunan NTB. Program-program lainnya harus mendukung tiga prioritas tersebut agar arah pembangunan lebih fokus dan hasilnya lebih terukur,” ujarnya.
Dalam laporannya, Iqbal juga mengungkapkan bahwa Pemprov NTB tengah melakukan pembenahan besar-besaran dalam pengelolaan aset daerah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mencetak puluhan pejabat fungsional penilai aset guna memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai nilai kekayaan daerah.
“Saya yakin aset Pemerintah Provinsi NTB jauh lebih besar daripada yang tergambar dalam laporan saat ini. Masih banyak aset yang belum tercatat secara optimal maupun belum dilakukan penilaian secara profesional,” katanya.
Menutup sambutannya, Gubernur Iqbal mengajak DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun NTB. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai hanya oleh eksekutif atau legislatif secara sendiri-sendiri.
“Kami sadar masih banyak kekurangan dan kelemahan yang harus dibenahi. Karena itu kami membutuhkan dukungan, kritik, dan masukan konstruktif dari DPRD serta seluruh elemen masyarakat agar agenda perubahan yang kita cita-citakan bersama dapat terwujud,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, dalam pandangannya menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan daerah agar pembangunan tidak lagi sekadar diukur dari serapan anggaran dan ketebalan laporan administratif, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Baiq Isvie mengatakan, rapat paripurna bukan sekadar forum formal antara eksekutif dan legislatif, tetapi ruang pertanggungjawaban moral, evaluasi peradaban, sekaligus refleksi atas sejauh mana amanah rakyat telah ditunaikan melalui kebijakan, program, dan penganggaran daerah.
“APBD bukan hanya kumpulan angka. Di dalamnya ada kerja keras rakyat, harapan petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga generasi muda NTB yang menunggu ruang tumbuh, ruang berkarya, dan masa depan yang lebih baik,” kata Baiq Isvie.
Baiq Isvie menekankan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat. Pembangunan dinilai bermakna ketika layanan publik semakin mudah, usaha masyarakat berkembang, pendidikan membaik, kesehatan semakin terjangkau, dan kesejahteraan meningkat.
Dalam forum itu, Baiq Isvie juga menyampaikan apresiasi atas ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB dalam mengelola pemerintahan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, DPRD menilai tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, disrupsi teknologi, perubahan sosial yang cepat, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, hingga meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas layanan pemerintah.
Karena itu, DPRD menilai NTB membutuhkan mindset switching dalam tata kelola pembangunan. Paradigma lama yang hanya berorientasi pada serapan anggaran, kepatuhan prosedural, dan laporan administratif dinilai sudah tidak lagi memadai. Pemerintahan ke depan harus bergerak dari sekadar government spending menuju public value creation, dari administrative management menuju strategic impact leadership, serta dari pola kerja business as usual menuju budaya entrepreneurial excellence.
Konsep itu disebut DPRD sebagai Entrepreneurial Mindset Excellence Mainstreaming, yakni cara berpikir birokrasi yang lebih adaptif, cepat membaca perubahan, berani mengambil keputusan, mampu menciptakan solusi, dan kuat dalam orientasi hasil. Menurut DPRD, pola pikir ini tidak berarti semua aparatur harus menjadi pebisnis, melainkan menumbuhkan mentalitas kepemimpinan yang inovatif, problem solving, dan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap penyelesaian persoalan publik.
“Birokrasi masa depan tidak cukup hanya bekerja berdasarkan SOP. Birokrasi harus adaptif, agile, inovatif, dan memiliki ownership mindset yang kuat. Aparatur tidak boleh hanya bertanya ‘apa tugas saya’, tetapi harus berpikir ‘apa solusi terbaik untuk rakyat’,” tegas Baiq Isvie.
Baiq Isvie juga menekankan perlunya pejabat publik yang tidak hanya sibuk mengelola program, tetapi mampu melahirkan dampak. Pembangunan, menurut DPRD, tidak cukup berhenti pada output, tetapi harus bergerak ke outcome hingga impact. Untuk itu, critical thinking dinilai harus menjadi arus utama pembangunan NTB ke depan.
Lebih lanjut, Baiq Isvie menegaskan bahwa pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang hanya tumbuh dalam laporan statistik, melainkan pembangunan yang hidup dalam pengalaman sehari-hari masyarakat. Ketika rakyat merasakan pelayanan semakin mudah, pendidikan semakin baik, kesehatan semakin terjangkau, dan peluang ekonomi semakin terbuka, maka di situlah pembangunan menemukan maknanya.
Dalam rapat tersebut, Baiq Isvie juga menekankan pentingnya kemitraan yang sehat antara eksekutif dan legislatif. Kedua lembaga disebut sebagai dua pilar penting tata kelola daerah yang tidak hadir untuk saling berhadapan, melainkan saling menguatkan dan menyempurnakan. DPRD menegaskan akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara objektif, kritis, namun tetap konstruktif demi memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada rakyat.
Menutup pandangannya, DPRD menyatakan bahwa NTB adalah daerah yang kaya potensi, kaya sumber daya, kaya semangat, dan kaya masa depan. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk berpikir besar, bekerja cerdas, bergerak cepat, dan mengeksekusi program pembangunan dengan excellence.
“Jika keberanian itu dimiliki bersama, maka NTB tidak hanya akan tumbuh, tetapi melompat,” tutup Baiq Isvie. (GA. Ese*)
